Nuraida Mokhsen
Perubahan yang cepat telah menimbulkan ketidakpastian secara global. Apabila tidak diantisipasi oleh pemerintah dengan baik maka akan membawa dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Tidak ada jaminan bahwa kemajuan suatu negara dapat berlanjut karena kebijakan yang dijalankan saat ini belum tentu dapat menjawab berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari perubahan global.
Untuk mengantisipasi perubahan global yang cepat, Pemerintah Singapore telah mengembangkan dynamic governance, yaitu pemerintahan yang mampu menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan Negara tetap terwujud. Dalam kaitan tersebut, ada dua hal yang menjadi perhatian Pemerintah Singapore, yaitu 1) pembentukan budaya organisasi yang mengutamakan integritas, meritokrasi, orientasi pasar, mengutamakan kepentingan Negara, pertumbuhan dan tujuan jangka panjang, stabilitas, bijaksana dan kemandirian; dan 2) kemampuan yang dinamis yang meliputi berpikir ke depan (thinking ahead), mengkaji ulang (thinking again) dan belajar dr negara/organisasi lain (thinking across).
Public Service Commission of Singapore, lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan konstitusi, memegang peranan penting dalam mewujudkan dynamic governance, melalui kewenangan dalam merekrut, membina dan mengembangkan kompetensi para pimpinan di birokrasi pemerintah Singapore. Penyiapan pimpinan di pemerintahan di Singapore dilakukan melalui proses yang panjang, dengan merekrut lulusan terbaik sekolah menengah atas untuk dididik tentang Singaporian Civil Service Values dan kemudian disekolahkan ke universitas terbaik di dalam dan luar negeri. Setelah selesai kuliah mereka di tempatkan dalam jabatan dan dibina dan ditingkatkan kemampuannya secara terus menerus untuk menjadi pimpinan dengan kualitas yang diinginkan pemerintah. Upaya yang dilakukan secara serius dan konsisten telah berhasil menjadikan birokrasi pemerintah Singapore sebagai salah satu yang terbaik di dunia.
Pemerintah Malaysia juga sedang berusaha keras untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengantisipasi perubahan global yang cepat. Berhasil mewujudkan visi malaysia 2020, Pemerintah Malaysia mulai mecanangkan Transformasi Nasional 2050, yaitu program yang bertujuan menjadikan Malaysia Negara maju yang teratas didunia dalam kesejahteraan masyarakat, ekoonomi dan inovasi. Untuk itu Pemerintah Malaysia memberi perhatian besar pada pembangunan Human Capital di pemerintahan.
Pembangunan kapasitas birokrasi pemerintahan di Malaysia menjadi tanggung jawab Public Service Department atau Jabatan Perkhidmatan Awam yang disingkat JPA dan Public Service Commission atau Suruhan Jaya Perkhidmatan Awam atau disingkat SJPA. Sementara JPA berwenang membuat kebijakan, SJPA berwenang melakukan melaksanakan pengangkatan, pemberhentian, promosi dan mutasi pegawai pemerintahan. Disamping itu, Perdana Menteri telah pula membentuk Razak School of Government (RSoG) yang diberi tugas untuk menyiapkan para pimpinan di pemerintahan yang berorientasi ke depan dalam rangka mengantisipasi perubahan global dan memastikan tujuan TN 2050 dapat diwujudkan. RSoG menyelenggarakan Diklat, coaching dan counseling dalam rangka mengisi kesenjangan kompetensi para calon pimpinan tinggi yang dinominasikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.
Pemerintah Indonesia seyogyanya mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Pemerintah Singapore dan Malaysia, yang fokus pada penyiapan human capital agar Pemerintahnya mampu menghasilkan kebijakan sesuai dengan dinamika perubahan di tingkat global. Reformasi Birokrasi, khususnya perubahan terhadap manajemen Aparatur Sipil Negara harus mendapat perhatian yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatura Sipil Negara sudah menyediakan landasan bagi penerapan sistem merit. Pemerintah sebaiknya fokus pada penyiapan pimpinan yang kompeten dan berwawasan ke depan guna mengatasi ketertinggalan Indonesia dalam pelayanan publik dan untuk mendukung peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.
