Sejak diumumkan pertama kali pada Maret 2020 lalu, penanganan COVID-19 masih menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia. Data Kementerian Kesehatan RI, sebanyak 137 ribu jiwa meninggal dunia akibat wabah yang diperkirakan datang dari Wuhan, China itu. Bahkan pada 22 Agustus lalu, angka kumulatif kematian di Indonesia berada di peringkat sembilan dunia.  

Untuk menghadapi situasi tersebut, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto, menyebut pentingnya kolaborasi dalam bekerja dan keterlibatan warga. Silo mentality atau mentalitas mementingkan pencapaian kinerja masing-masing kelompok, menjadi masalah serius yang harus dihindarkan. Sebaliknya, kolaborasi menjadi hal yang diperlukan, salah satunya dalam manajemen satu data. 

"Tanpa data yang baik, kebijakan atau keputusan kita akan menjadi masalah. Akan ada masalah dalam mendistribusikan logistik ke masyarakat. Oleh karena itu kita perlu memastikan data yang ada sudah klir atau belum," ungkap Agus dalam Asian Group for Public Administration Virtual Talkshow, Kamis (9/9/2021). 

Di samping itu, menurut Agus keterlibatan masyarakat dalam menangani pandemi ini juga dibutuhkan. Di Indonesia, beberapa organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) telah menunjukkan kontribusi dalam penanganan wabah. Mereka menghimpun dana, menyediakan relawan, hingga fasilitas seperti ambulans untuk membantu warga. "Keterlibatan masyarakat sangat penting. Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian," ungkap Agus. 

Lebih lanjut, Agus turut melihat adanya gap yang sangat tinggi antara masing-masing daerah di Indonesia. Era pandemi yang menuntut digitalisasi pelayanan dapat diwujudkan dengan support infrastruktur IT yang memadai. Akan tetapi, tidak semua daerah di Tanah Air saat ini memiliki dukungan IT yang layak, karena masih ada yang terkendala jaringan dan lain sebagainya. Maka dari itu, pandemi ini penting untuk dilihat sebagai momen reformasi e-Government di Indonesia.  (NQA/HumasKASN)